1.
|
UU No. 17 Tahun 2003
|
Tentang Keuangan Negara
|
2.
|
UU No. 1 Tahun 2004
|
Tentang Perbendaharaan Negara
|
3
|
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
|
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
|
4
|
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011
|
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
|
5
|
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
|
Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
|
6
|
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008
|
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
|
7
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011
|
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
|
8
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 45 /PMK.05/2007
|
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
|
9
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.05/2008
|
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
|
10.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005
|
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
|
11.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007
|
Tentang Tentang Bagan Akun Standar
|
12.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011
|
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
|
13.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009
|
Tentang Perencanaan Kas
|
14.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011
|
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2011
|
15.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007
|
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
|
16.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007
|
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
|
17.
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008
|
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
|
18.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005
|
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
|
19.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005
|
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
|
20.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010
|
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
|
21.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010
|
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
|
22.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011
|
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
|
23.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010
|
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
|
24.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011
|
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
|
25.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009
|
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
|
26.
|
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011
|
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
|
27.
|
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010
|
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
|
28.
|
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012
|
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
|