MAYORITAS KORUPSI BERAWAL DARI MIS ADMINISTRASI

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan hal penting dalam mewujudkan Good Government, tertibnya pengelolaan BMN akan mengurangi resiko mis administrasi karena mis administrasi dalam pengelolaan BMN merupakan penyebab mayoritas terjadinya korupsi, hal tersebut disampaikan oleh Drs.H.A. Fadhil Sumadi, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam sambutan acara pembukaan Bimbingan dan Monitoring Penghapusan/Alih Fungsi dan Pengadaan BMN, Sosialisasi PP. No.39 Tahun 2006 serta Pemahaman LAKIP bagi para Wakil Sekretaris dan Operator BMN pada satker empat lingkungan peradilan Korwil D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya A. Fadhil Sumadi mengharapkan semua peserta mengikuti semua materi secara serius agar dapat menambah pemahaman tentang penatausahaan BMN yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyampaikan sambutan

Sementara itu Juju Abdul Rozaq, SH selaku panitia pusat mengatakan bahwa kegiatan yang diadakan di Hotel Mutiara Jl. Malioboro Yogyakarta ini diikuti oleh seluruh Wakil Sekretaris dan para operator Aplikasi SIMAK BMN pada empat lingkungan peradilan di Yogyakarta yang seluruhnya berjumlah 28 peserta.

Juju Abdul Qodir, SH menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan monitoring

Untuk selanjutnya acara yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 1 – 5 April 2009 ini dibuka oleh Subagyo, SH.MH Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.  Dalam sambutannya Subagyo mengatakan bahwa saat ini kedudukan para pejabat di kesekretariatan sudah setara dengan pejabat kepaniteraan dan tugas kesekretariatan tidak kalah pentingnya dengan tugas pada kepaniteraan pengadilan.

Masih kata Subagyo dengan padatnya tugas Panitera/Sekretaris yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, maka saat ini tugas Wakil Sekretaris juga bertambah berat karena Wakil Sekretaris saat ini juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal yang sangat penting perlu disadari oleh para Wakil Sekretaris sekaligus sebagai PPK adalah PPK tidak boleh bekerja sekehendak hati sendiri, PPK harus selalu berkodinasi dengan pengelola anggaran yang lain terutama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.

Selanjutnya Subagyo mengatakan bahwa pengelolaan BMN merupakan tanggung jawab Wakil Sekretaris beserta Kasub/Kaur Umum, diharapkan selepas kegiatan ini para pengelola BMN dapat lebih tertib, teliti dan akurat dalam penatausahaan BMN di satker masing-masing, pengelola BMN perlu merasa handarbeni (sense of belonging) dalam pengelolaan BMN.

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan bimbingan dan monitoring bagi para Wakil Sekretaris dan Operator Komputer

Kepala Badan Urususan Administrasi juga mengharapkan adanya kordinasai antar pejabat sekretariat di empat lingkungan peradilan, kordinasi dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuat jejaring kerja yang baik.

Sambutan lain dalam acara pembukaan kegiatan ini disampaikan oleh Dermawan Djamian, SH.MH yang menyampaikan bahwa mulai bulan Januari 2009 BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Mahkamah Agung R.I. dan Lembaga Peradilan di bawahnya, pemeriksaan dibagi 2 cara :

1.     Pemeriksaan Sementara (interim / random) dilakukan dengan cara memilih lembaga peradilan yang akan diacak.

2.     Pemeriksaan sesungguhnya dilakukan dengan memeriksa seluruh lembaga peradilan.

Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung R.I. memberikan pengarahan kepada para peserta

Untuk menghadapi pemeriksaan tersebut para pengelola BMN harus rajin mengirimkan ADK ke korwil pada waktu yang telah ditentukan, meningkatkan akurasi data sehingga data yang dikirim ke korwil sama dengan data yang dikirim ke eselon II, hindarkan pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi riil serta segera usulkan penghapusan terhadap barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi. (ntf)